MARLUGA.COM - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat memperkuat strategi percepatan penurunan stunting dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Konsolidasi tersebut digelar pada Selasa (11/8) secara luring dan daring, dengan melibatkan kader Posyandu, Dasawisma, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga dunia usaha.
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Jakarta Barat Ali Murtadho. Ia menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan kolaborasi seluruh pihak karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak.
“Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak, kecerdasan, produktivitas, kesehatan, serta kualitas sumber daya manusia di masa depan,” kata Ali.
Menurutnya, anak yang mengalami stunting berisiko memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah, produktivitas yang menurun, serta lebih rentan mengalami penyakit tidak menular ketika dewasa.
Karena itu, Ali menilai percepatan penurunan stunting menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi Indonesia menuju 2045.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di DKI Jakarta tercatat 17,2 persen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan angka tersebut turun menjadi 15 persen pada 2026 dan 12,8 persen pada 2029.
Ali mengakui pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras dan konsistensi. Namun, ia optimistis kolaborasi serta semangat gotong royong di Jakarta Barat dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target tersebut.
“Seluruh intervensi harus berjalan secara terintegrasi, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, hingga RT, RW, dan keluarga,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Barat Dian Anggraini Susanty mengatakan prevalensi stunting di Jakarta Barat tercatat 2,23 persen atau sekitar 1.692 balita.
Selain itu, terdapat sekitar 72.000 keluarga yang masuk kategori berisiko stunting dan masih membutuhkan perhatian serta intervensi.
Dian menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan program pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi yang komprehensif dan terintegrasi.
“Penanganan stunting membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dian, forum konsolidasi tersebut menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, mengevaluasi pelaksanaan program, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.
Hasil koordinasi diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui langkah terpadu dan berkelanjutan sehingga upaya percepatan penurunan stunting di Jakarta Barat dapat berjalan lebih efektif. (Red)
