MARLUGA.COM - Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).
Direktur Utama RSKO Jakarta, dr. Yuwanda Nova, mengatakan forum tersebut menjadi wadah bagi masyarakat, pengguna layanan, mitra kerja, organisasi profesi, akademisi, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.
"Forum Konsultasi Publik merupakan implementasi penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan ruang bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta rekomendasi guna meningkatkan kualitas layanan di RSKO Jakarta," ujar Yuwanda Nova, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Selain memaparkan perkembangan layanan rumah sakit, FKP juga menjadi sarana dialog terbuka untuk menyerap harapan, kritik, dan saran dari masyarakat.
Ia menegaskan, seluruh masukan yang diterima akan menjadi dasar penyusunan program perbaikan dan pengembangan layanan secara berkelanjutan agar pelayanan kesehatan semakin mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Kami tidak hanya menyampaikan perkembangan layanan, tetapi juga mendengarkan harapan, kebutuhan, kritik, dan saran dari masyarakat. Seluruh masukan tersebut akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan," katanya.
Yuwanda menambahkan, kolaborasi antara rumah sakit dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan kesehatan yang semakin berkualitas. Komitmen tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta penguatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Melalui Forum Konsultasi Publik, RSKO Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Langkah ini juga mendukung pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). (Red)
