Prabowo Kembali Singgung Jokowi, Pengamat: Dinamika Politik Tak Bisa Dinilai Hitam-Putih
MARLUGA.COM - Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Pernyataan tersebut mendapat perhatian pengamat politik yang menilai hubungan kedua tokoh tidak bisa dilihat hanya dari simbol kedekatan maupun perbedaan kepentingan.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mengatakan dinamika hubungan politik Prabowo dan Jokowi perlu dibaca secara proporsional, terutama setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan.
Menurutnya, hubungan antartokoh politik tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan satu pernyataan atau peristiwa tertentu.
"Politik bukan pertandingan yang pemenangnya ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengan kekuasaan. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap aktor memainkan perannya dan bagaimana arah politik itu berdampak pada jalannya pemerintahan," ujar Arifki, Kamis (22/10/2026).
Dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Prabowo menyinggung kesinambungan arah politik pemerintahannya dengan pemerintahan Jokowi.
Prabowo juga mengibaratkan Kabinet Merah Putih sebagai tim sepak bola yang masih menjalani babak pertama pertandingan. Ia meminta para pejabat yang merasa berada di posisi pemain cadangan agar tidak gelisah.
Analogi Sepak Bola Dinilai Gambarkan Strategi Politik
Arifki menilai analogi sepak bola yang digunakan Prabowo menggambarkan pentingnya pembagian peran dan strategi dalam pemerintahan.
Menurutnya, tidak semua tokoh harus berada di posisi utama karena pemimpin memiliki pertimbangan dalam menentukan komposisi tim dan waktu yang tepat untuk melakukan perubahan.
"Dalam sepak bola, pemain hebat pun bisa duduk di bangku cadangan. Bukan berarti kualitasnya hilang, tetapi strategi tim menentukan kapan ia dibutuhkan. Dalam politik, posisi hari ini juga tidak otomatis menentukan peran seseorang pada masa mendatang," katanya.
Ia menjelaskan, perbedaan posisi politik tidak selalu menunjukkan adanya perpecahan. Sebaliknya, kedekatan antartokoh juga tidak menjamin seluruh kepentingan akan selalu berjalan searah.
Karena itu, Arifki mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menyimpulkan kondisi hubungan politik hanya berdasarkan pernyataan atau gestur para elite.
"Jangan buru-buru menyebut retak hanya karena ada dinamika, tetapi jangan pula menganggap semuanya baik-baik saja hanya karena ada simbol kedekatan. Dalam politik, yang harus dibaca adalah pola komunikasi, keputusan, dan konsekuensi kebijakannya," tegasnya.
Hubungan Prabowo dan Jokowi Punya Sejarah Panjang
Arifki mengingatkan bahwa hubungan politik Prabowo dan Jokowi telah mengalami berbagai perubahan.
Keduanya pernah menjadi rival dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Namun, setelah Pilpres 2019, Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan.
Menurut Arifki, perjalanan tersebut menunjukkan bahwa hubungan politik dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kepentingan.
"Prabowo dan Jokowi pernah menjadi rival, lalu berada dalam satu pemerintahan. Itu menunjukkan bahwa politik tidak selalu berjalan dalam garis permusuhan yang permanen. Namun, kerja sama masa lalu juga tidak boleh dijadikan jaminan bahwa ke depan tidak akan ada perbedaan kepentingan," ujarnya.
Ia menilai penyebutan nama Jokowi oleh Prabowo dapat menjadi salah satu indikator komunikasi politik antara kedua tokoh.
Meski demikian, Arifki menegaskan bahwa arah hubungan politik keduanya perlu dilihat melalui indikator yang lebih luas, termasuk keputusan strategis dan kebijakan pemerintah.
Publik Butuh Pemerintahan Efektif
Lebih lanjut, Arifki mengatakan masyarakat seharusnya tidak hanya disuguhi perdebatan mengenai kedekatan atau kerenggangan hubungan antarelite politik.
Menurutnya, perhatian publik perlu diarahkan pada efektivitas pemerintahan serta dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai stabilitas politik menjadi penting apabila mampu mendukung pelaksanaan program pemerintah dan menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat.
"Pada akhirnya, publik tidak cukup membutuhkan tontonan tentang siapa dekat dengan siapa dan siapa sedang menjauh dari siapa. Publik membutuhkan pemerintahan yang efektif," kata Arifki.
"Sebab, stabilitas politik baru benar-benar berarti ketika mampu menghasilkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.
