MARLUGA.COM - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memperketat pengawasan terhadap peredaran obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas di kawasan Tanah Abang. Dalam penindakan pada Kamis sore, 13 Agustus 2026, Satpol PP mengamankan dua orang yang diduga menjual Tramadol dan obat sejenis.
Dari operasi tersebut, petugas menyita hampir 4.000 butir obat yang diduga diperjualbelikan tanpa izin.
Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan kedua orang yang diamankan akan diserahkan kepada kepolisian untuk menjalani proses hukum.
"Ini harus ada tindakan tegas. Saya sudah menghubungi Kasat Narkoba agar diproses secara hukum," kata Arifin.
Menurut Arifin, penindakan merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat, dan warga Tanah Abang untuk memutus peredaran obat-obatan yang berpotensi membahayakan masyarakat.
Patroli dan pengawasan, kata dia, akan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko), termasuk kepolisian, TNI, Satpol PP, serta unsur masyarakat.
Identitas Obat Tidak Jelas
Arifin juga menyoroti kondisi obat yang diamankan. Berdasarkan pemeriksaan awal dan keterangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sejumlah obat tersebut disebut tidak memiliki identitas yang jelas.
Petugas tidak menemukan informasi memadai mengenai nama obat maupun penandaan yang semestinya tercantum pada produk obat.
"Kalau disebut Tramadol, seharusnya ada mereknya. Nama obatnya tidak ada. Kalau memang masuk kategori obat keras, harus ada spesifikasi dan klasifikasinya," ujar Arifin.
Ia menilai kondisi tersebut berisiko karena masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti kandungan obat yang diperjualbelikan.
"Bayangkan kalau obat palsu diperjualbelikan secara bebas, kita sendiri tidak tahu ini isinya apa. Ini berbahaya sekali," katanya.
Karena itu, Arifin meminta kepolisian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang terlibat.
Pelaku Pernah Terjaring Razia
Penindakan kali ini dilakukan lebih tegas karena salah satu orang yang diamankan disebut pernah terjaring razia Satpol PP dengan barang bukti serupa.
Pada penindakan sebelumnya, yang bersangkutan hanya mendapat pembinaan dan kemudian diserahkan ke panti sosial milik Dinas Sosial. Namun, setelah kembali ditemukan menjual obat, pemerintah memutuskan menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian.
"Yang lalu pernah tertangkap Satpol PP dengan barang bukti yang sama. Waktu itu dilakukan pembinaan dan dimasukkan ke panti sosial. Tapi sekarang jualan lagi," ungkap Arifin.
Arifin menegaskan kedua orang tersebut tidak akan kembali menjalani pembinaan sosial, melainkan diserahkan kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
"Kita tidak kirim ke panti sosial, kita serahkan ke aparat kepolisian agar diproses," tegasnya.
Penertiban Akan Diperluas ke Jakarta Barat
Pemkot Jakarta Pusat juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mencegah pelaku berpindah lokasi saat operasi dilakukan.
Arifin mengatakan penindakan harus dilakukan secara terpadu, terutama di wilayah perbatasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.
"Kalau kita hanya pusat saja, mereka lari ke barat. Jadi kita harus sama-sama," ujarnya.
Dengan operasi gabungan, petugas di masing-masing wilayah dapat langsung melakukan penindakan ketika menemukan praktik penjualan obat yang tidak sesuai ketentuan.
"Kalau larinya ke pusat, diambil pusat. Larinya ke barat, bisa diambil di barat. Jadi operasi ini gabungan," kata Arifin.
Arifin memastikan pengawasan di Tanah Abang akan terus dilakukan selama masih ditemukan penjualan obat-obatan tanpa izin. Pemerintah tidak ingin kawasan tersebut menjadi tempat peredaran obat yang berpotensi membahayakan masyarakat, terutama generasi muda. (Red)
