MARLUGA.COM - Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara memperketat pengawalan angkutan getah pinus di wilayah Resort Polisi Hutan (RPH) Cikalong guna menjamin keamanan hasil produksi hingga tiba di Tempat Penimbunan Getah (TPG) sebelum diproses di Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT), Kamis (30/7/2026).
Kegiatan pengawalan melibatkan Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Cikalong Holis, personel Polisi Hutan (Polhut), Mandor Sadap Tatang, serta Perwira Pembina (Pabin) Polisi Hutan, Kompol Jajuli.
Administratur Perhutani KPH Bandung Utara, Deden Yogi Nugraha, mengapresiasi sinergi antara Perhutani dan Perwira Pembina Polisi Hutan dalam mengawal distribusi getah pinus, mulai dari proses pengumpulan hingga pengiriman dari TPG menuju PGT.
Menurutnya, pengawalan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap pencurian getah pinus maupun praktik angkutan ilegal yang berpotensi merugikan perusahaan. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan menciptakan rasa aman bagi petugas di lapangan sekaligus menjaga kelancaran distribusi hasil produksi.
"Patroli dan pengawalan harus dilakukan secara konsisten untuk menjaga keamanan kawasan hutan. Sinergi Perhutani bersama Kepolisian menjadi bagian penting dalam mengamankan hasil produksi getah pinus, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu keamanan hutan maupun melakukan pencurian getah pinus," ujar Deden.
Sementara itu, Kompol Jajuli menegaskan komitmen jajarannya untuk terus mendukung Perhutani KPH Bandung Utara dalam mencegah gangguan keamanan hutan (gukamhut), khususnya pencurian getah pinus dan angkutan ilegal di wilayah Cikalong.
"Menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama. Kami siap memperkuat sinergi dengan Perhutani untuk mencegah gangguan keamanan hutan serta memastikan kawasan hutan tetap aman, produktif, dan lestari," tegasnya.
Melalui pengawalan rutin ini, Perhutani berharap koordinasi dengan aparat kepolisian semakin kuat sehingga keamanan hasil produksi, kelestarian hutan, dan upaya pencegahan tindak kejahatan kehutanan dapat berjalan secara berkelanjutan. (Red)
